anggota komisi ii dpr ri miryam s haryani berpendapat kerusuhan yang terjadi dalam palopo sulawesi sedang adalah salah Salah satu dampak daripada penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada) uang tinggi.
kerusuhan tersebut mampu jadi sebab ketidakpuasan dibandingkan calon kepala daerah yang telah mengeluarkan biaya tinggi, namun kemudian kalah, kata miryam s haryani dalam gedung mpr/dpr/dpd ri, jakarta, selasa.
menurut dia, kerusuhan tersebut mampu serta dipicu dengan sikap komisi pemilihan umum daerah (kpud) setempat yang diragukan independensinya.
sikap kpud dan diragukan independensinya, menurut dia, bisa persepsi umum bahwa kpud berpihak kepada salah Satu pasangan calon kepala daerah.
parpol dan harus menggarap pendidikan politik terhadap masyarakat namun realitasnya sering tak dilakukan, katanya.
Lainnya: Obat Pelangsing - Obat Pelangsing Badan - Obat Pelangsing
menurut miryam, untuk memimalisir aksi anarkis serta kerusuhan dalam penyelenggaraan pilkada, mesti dilakukan evaluasi.
politisi partai hanura ini mengusulkan, agar pilkada kabupaten serta kota proses pemilihannya dikembalikan ke dprd setempat.
hal ini serta merupakan wacana dalam pembicaraan ruu pilkada, ujarnya.
sementara itu, anggota komisi i dpr ri daripada fraksi partai keadilan sejahtera (pks), hidayat nur wahid, menyatakan tidak setuju di wacana yang ingin mengembalikan pilkada kabupaten dan kota ke dprd.
menurut dia, jika terjadi gejolak dalam pelaksanaan pilkada kabupaten juga kota, persoalannya bukan di pemilihnya penduduk ataupun dprd, namun lebih pada kesiapan proses penyelenggaraannya.