gubernur dki jakarta joko widodo mengaku enggan menandatangani surat pernyataan tanggung jawab mutlak (sptjm) untuk pelaksanaan rencana pembangunan moda transportasi massal, mass rapid transit (mrt).
pria dan biasa disapa jokowi tersebut mengatakan bahwa, penandatanganan surat itu tak masuk akal.
ia bahkan memberi contoh perbandingan rencana proyek dan dilaksanakan badan upaya-upaya milik negara (bumn) dan tidak memerlukan tanda tangan presiden ri agar bisa mencari anggaran.
masa tiap proyek, tanda tangan. ya enggak dong. kalau gitu jadi dirut bumd saja, tutur jokowi dalam balaikota dki jakarta, senin.
Informasi Lainnya:
- Tempat Beli Jam Tangan Murah
- Informasi Grosir Aksesoris Korea Murah
- Jasa Cuci Sofa Profesional
- Koleksi Jam Tangan Murah
jokowi menungkapkan kiranya yang seharusnya menandatangani surat itu adalah bagian yang menggunakan dana anggaran segera yakni, direktur utama pt. mrt jakarta dijadikan konsorsium pelaksana pembangunan moda transportasi ini.
kalau saya yang tanda tangan, berarti aku mesti ngawasi semua tiap detik, menit, merek. kayak enggak ada kerjaan saja saya, katanya.
penolakannya supaya menandatangani surat itu, lanjutnya, dan dibuat bentuk preventif bila pembangun mrt menggarap penyelewengan selama penggunaan dana.
kalau diselewengkan, saya dan yang harus tanggungjawab, ujarnya.
sptjm adalah salah Salah satu persyaratan yang diminta dengan menteri keuangan untuk pihak pemprov dki mampu mencairkan hibah dana 49 persen dari total pinjaman japan international cooperatuion agency (jica) senilai kurang lebih rp15 triliun.